|
MAGELANG- Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
Dr Hidayat Nur Wahid MA mengingatkan, bahaya munculnya masalah
konstitusional dan kekacauan politik, jika Pemilu 2004 sampai gagal.
''Bahkan bukan suatu hal yang tak mungkin, militerisme muncul kembali,
meski pihak militer menyatakan diri tak akan kembali ke ranah politik,''
katanya, Jumat (19/3) sore, menjelang kampanye di Lapangan Secang,
Kabupaten Magelang.
Menurut dia, kekhawatiran pelaksanaan pemilu tidak seperti yang
diharapkan, disebabkan oleh keterlambatan pemerintah dalam menyediakan
paket RUU mengenai Pemilu dan Parpol.
Jangan mengkambing hitamkan reformasi, sebab hingga
kini reformasi belum dilaksanakan secara benar, sehingga tak bisa
dikatakan reformasi gagal. Jika pemilu gagal, hal itu menjadi bukti
kegagalan manajemen pemerintahan sekarang.
Karena itu hendaknya seluruh komponen bangsa bahu membahu mensukseskan
pemilu.
''Jajaran TNI, juga kalangan lain, hendaknya siap
memberikan bantuan. Jangan sampai lempar tanggungjawab,'' imbaunya.
Ia mengemukakan, pemilu dapat dijadikan sebagai sarana
rekonsiliasi bagi kalangan yang peduli terhadap perbaikan masa depan
Indonesia. Jangan sebaliknya, rekonsiliasi kalangan yang ingin menarik
sejarah Indonesia ke belakang dengan menenggelamkan Indonesia dalam
kondisi krisis, yang terbukti telah dilakukan rezim Orde Lama, Orde Baru
maupun orde yang gagal.
Presiden PKS mengimbau tidak ada golongan putih (golput),
karena sikap tersebut tidak menyelesaikan masalah dan memubadzirkan
potensi kedaulatan yang dimiliki rakyat, seperti yang diatur dalam UU.
Hidayat Nur Wahid menengarai, golput adalah kalangan
yang kritis. Mestinya mereka memberikan suara kepada partai-partai yang
belum gagal. Kalau sampai jumlah golput naik, secara tidak langsung
mereka mengurangi suara bagi partai-partai yang ingin reformasi bergulir.
Ditanya siapa calon presiden dari PKS, ia mengatakan
namanya akan diumumkan setelah usai pemilu. Proses penentuan capres
dilakukan melalui mekanisme ''pemilu internal PKS''.
''Hasil 'pemilu internal' tadi akan dibahas bersama
Majelis Syura DPP PKS setelah diketahui perolehan suara hasil pemilu
legislatif 5 April 2004,'' katanya.
Karena jika perolehan suara PKS di tingkat nasional
bisa lebih dari 5 atau 3 persen di tingkat pusat dan 4 persen di daerah,
katanya, partai itu berhak terlibat dalam pembahasan capres.
''Jika ternyata perolehan suaranya di atas 20 persen,
PKS akan mengajukan capres sendiri. Tetapi bila kurang dari itu, akan
koalisi dengan partai-partai yang nafasnya reformasi dan demokrasi
berlandaskan akhlak beragama yang baik.
Mobilisasi massa PKS dalam kampanye hari itu sangat
besar. Ribuan kader memadati Lapangan Secang. Tetapi yang tidak
tertampung di lapangan, tampaknya lebih banyak lagi. Mereka berada
duduk-duduk di tepi Jalan Raya Magelang-Semarang. [suaramerdeka.com,
19 Maret 2004]
|